"Kami menilai Pemko Medan kurang fokus menyelesaikan masalah pandemi ini. Mereka lebih tertarik mengurusi yang lain-lain, bantuan sosialnya lah, apalah. Tapi untuk memutus mata rantai itu kurang, kenapa? Perwal yang mereka keluarkan tidak ditegakkan dan saya nilai abal-abal," tegas Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan Robi Barus usai memimpin rapat lanjutan Pansus Covid-19 di ruang Banggar.
Hadir pada rapat pansus Wakil Ketua Pansus Rudiawan Sitorus, anggota Pansus Abdul Latif, Sudari, Afif Abdillah F-NasDem, Renville P Napitupulu, Wong Chun Sen, Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendi, Kepala Satpol PP Sofyan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Hannalore dan Plt Kabag Hukum Pemko Medan Putra.
Robi membeberkan dari beberapa kali pertemuan yang dilakukan selama dua bulan sejak pansus terbentuk dengan tim gugus tugas, Pemko Medan tidak memiliki konsep atau pola yang jelas untuk menangani Covid-19 tersebut.
"Kita meminta Dinas Kesehatan Kota Medan untuk pertemuan berikutnya memaparkan pola seperti apa yang ingin diterapkan Pemko Medan/gugus tugas untuk memutus mata rantai Covid-19," katanya s.
"Perwalnya juga abal-abal. Perwal 11/2020 dan 27/2020 saya rasa tidak jauh beda, kenapa? Tidak ditegakan, tidak diawasi. Jadi Perwal berjalan auto pilot tidak ada pengawasan, tidak ada penindakan, tidak ada evaluasi, tidak ada koreksi," katanya.
Karena itu ke depan, kata dia, pansus meminta gugus tugas dalam hal ini Dinas Kesehatan mempresentasikan seperti apa pengamanan Covid-19 ini.
"Kita diskusi nanti, jika ada yang kurang, dewan akan memberi masukan supaya jelas. Dan target bisa menurunkan penyebaran virus ini kapan ini, ini trennya meningkat terus. Dari pertama kali diumumkan dan sampai saat in meningkat terus. Nah kita tuntut target kepada Pemko dengan segala Perwal yang ada dan tindakan yang mereka lakukan kapan Covid ini bisa mulai turun," katanya. (bk)
.jpg)
