Dihadapan ratusan warga masyarakat yang kebanyakan ibu-ibu yang berhadir , Edi Saputra mengawali dengan memperkenalkan diri, empat anak, seorang laki-laki tiga perempuan, bapak Jawa, mamak bermarga, istri orang awak menjelaskan, Reses merupakan kewajiban anggota DPRD Medan untuk menjemput, mendengar dan menerima asipirasi masyarakat, baik itu keluhan, pertanyaan dan berbagai persoalan yang dialami masyarakat.
“Sampaikanlah segala uneg-uneg yang akan nantinya menjadi usulan saya di DPRD Medan untuk diperjuangkan menyahuti berbagai persoalan yang terjadi, namun harus bersabar mengingat prosesnya di DPRD Medan memakan waktu, mudahan-mudahan akan terealisasi, meski selama saya menjadi anggota DPRD Medan bahkan sebelumnya pun telah banyak membantu masyarakat terutama menayangkut soal Administrasi Kependudukan (Adminduk) secara gratis,”ujar Edi Saputra dihadapan Fachruddin mewakili Camat Medan Denai.
Ketika dibuka dialog dan tanya jawab,terlihat sepuluh orang warga sangat antusias danme respon positif menyampaikan berbagai permasalahan, uneg-uneg dan harapan agar Edi Saputra, ST bisa menyahuti aspirasi mereka terkait persoalan banjir, BPJS, Adminduk, bantuan-bantuan pemerintah ,dan maraknya narkoba dan lain sebagainya.
Persoalan Bajir Mengemuka
Seorang warga mengaku bernama Erwin Sabar Hasibuan, warga Jalan Garu III Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas menyampaikan soal banjir yang melanda jika arus Sungai Amplas meluap naik.
“Untuk itu saya mohon.kepada pak Edi Saputra agar mendesak bisa mendesak pemerintah untuk mengeruk Sungai Amplas, agar kondisinya bisa kembali diperdalam. Sebab jika air Sungai Amplas meluap naik, maka dipastikan kawasan Jalan Garu I hingga Garu III dan sekitarnya dipastikan akan mengalami banjir,”kata Erwin Hasibuan.
Dia mengaku banjir cukup parah terjadi bertepatan pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 tanggal 27 Nopember. “Banjir yang cukup parah ini biasanya siklus 30 tahun sekali terjadi, yang mungkin saja bisa semakin parah nantinya. Untuk itu kami warga berharap agar pemerintah mengatasi hal tersebut,”katanya.
Sementara seorang warga mengaku bernama Junaidi yang tinggal di Jalan Tangguk Bongkar pada pertemuan reses tersebut mempertanyakan soal pelaksanaan kesehatan dan berobat gratis di rumah sakit. Dia mengaku bahwa BPJS yang dimiliki warga, apakah bisa dijadikan untuk berobat gratis di rumah sakit selain milik pemerintah.
“Begitu juga soal program UHC, apakah memang benar adanya sengan menggunakan KTP kita bisa berobat di rumah sakit swasta atay hanya rumah sakit pemerintah saja. Sebab hal ini masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar masyarakat,”katanya.
Menyikapi hal itu, Edi Saputra menyatakan akan segera menyampaikan seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat agar disikapi oleh pemerintah khususnya Pemko Medan. Edi Saputra mengakui banjir yang melanda pada tanggal 27 Nopember 2024 bertepatan dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada, merupakan musibah yang cukup parah terjadi di banyak daerah Kota Medan.
Edi Saputra mengaku menampung semua aspirasi yang disampaikan warga dan akan berkoordinasi ke pihak berkompeten. Namun, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Medan Denai, Amplas, Medan Kota dan Medan Area ini mengakui bahwa setiap aspirasi yang disampaikan warga tidak dengan mudah langsung bisa direalisasikan.
“Jadi tidak seperti makan cabe, begitu dimakan langsung terasa pedasnya. Artinya aspirasi yang disampaikan khususnya menyangkut program pembangunan, terlebih dahulu dibahas di DPRD baru kemudian diparipurnakan,”papar nya.
Terkait berbagai urusan warga seperti bantuan sosial pemerintah, warga harus terlebih dahulu menyampaikan datanya masuk ke Dinas Sosial agar terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). “Namun yang paling penting bapak ibu harus terlebih dahulu memiliki data administrasi kependudukan yang sudah resmi berlaku sekarang yaknins istem online dan kita siap membantunya,”paparnya.
Edi Saputra pun menegaskan, segala urusan harus lengkap semua administrasinya, KK, KTP dan lainnya. Bahkan yang terpenting alamat rumah harus sesuai dan tidak berpindah pindah. Soal berobat dia menyatakan jika ada warga yang dipersulit silahkan laporkan ke Posko Rumah Peduli Edi Saputra, semuanya akan dibantu.
Mengurus kelengkapan Adminduk, kata Edi Saputra merupakan kesadaran penduduk yang harus dilaksanakan. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dan dirasakan masyarakat dengan sistem kepemilikan kartu online administrasi kependudukan (Adminduk) seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran hingga lainnya. Selain mempercepat proses pengurusannya, juga mengindari penyalahgunaan data.
Untuk itu, Edi Saputra mengingatkan warga agar jangan sembarangan menggadaikan Kartu Kekuarga atau KTP kepada orang atau pihak lain.” Sebab dikhawatirkan datanya bisa disalahgunakan orang lain, diantaranya pinjol dan lainnya,”katanya.
Lebih lanjut Edi Saputra menekankan, betapa bergunanya sistem adminduk yang dilakukan pemerintah saat ini dengan sistem online atau digital. “Sebab dengan sistem online berlaku saat ini, satu penduduk hanya boleh memiliki satu NIK, KK atau KTP dan tidak boleh ada yang ganda.
Menurut Edi Saputra, tidak ada yang sulit dalam pengurusan administrasi kependudukan. Yakni Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran maupun administrasi yang lainnya. Dirinya bersama timnya siap mengurus secara gratis.
“Jadi jangan takut untuk mengurusnya walau sama sekali nol data (an-register) dan sama sekali tidak dipungut bayaran alias kita gratiskan sebagai pengabdian dan tanggung jawab saya kepada masyarakat yang telah memberikan amanah sehingga bisa menjadi anggota DPRD Medan pada Pemilu lalu. Datang saja ke Posko Edi Saputra Jalan Mandala By Pass dari Hari Senin-sampai Jumat dari siang hingga jama 10 malam ,”ujar Edi Saputra disambut semangat peserta Sosper.
“Silahkan datang ke Posko Rumah Peduli di Jalan Mandala ini, untuk mengurus Adminduk apa saja mulai dari KK, KTP, akte kelaihiran hingga akte perkawaninan. Semua bisa diurus administrasinya dengan gratis asalkan warga tersebut bersabar dan rutin mengurusnya,” ujarnya seraya mengingatkan, jangan saat terdesak baru sibuk mengurus Adminduk, sementara di Pemko Medan ini urusan Adminduk mencapai 1000 orang setiap harinya.
Edi Saputra mengaku bisa membantu mengurus Adminduk masyarakat bahkan nol data (angrester) sama sekali dan surat pindah diurus bersama timnya, karena ada jabatan yang dimilikinya, sehingga pengabdiannya kepada masyarakat atas amanah diberikan menjadi anggota DPRD Medan.
Namun menurut Edi, banyak warga yang mempertanyakan, setelah terdaftar belum juga mendapat bantuan sosial. Terkait dengan hal tersebut, Edi menjelaskan dengan didaftarkan bukan sertamerta mendapat bantuan karena pihak Dinas sosial akan memprifikasi dan lain sebagainya.
“Kami ini ibarat ustad atau pendeta hanya menyampaikan bagaimana caranya masuk surga, tapi masuk surga itu tetap tergantung kepada amal kebaikan yang dilakukan seseorang.
“Datang saja ke Rumah Peduli Edi Saputra di Jalan Mandala Medan setia hari Senin sampai Jumat , kita akan membantu dalam segala urusan indentitas kependudukan yang diinginkan masyarakat dengan gratis, “ujarnya seraya meminta Henphone jangan ada yang diganti-ganti nomornya.
Setelah berakhir, tim Posko Peduli Edi Saputra memberikan Admminduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), BPJS, Surat Pindah dan lainnya. Tercatat hingga saat ini sudah mencapai puluhan belasan ribu yang diurus secara gratis sebagai bentuk kepedulianya. (CNC/BK1)
